Siapa yang berhak mengeluarkan IMB?

Tanah Kavling - IMB (Izin Mendirikan Bangunan) adalah izin yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat yang memungkinkan seseorang atau badan hukum untuk membangun atau merenovasi bangunan di suatu wilayah. Dengan memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). IMB dirilis oleh pemerintah setempat untuk memastikan bahwa konstruksi bangunan harus sesuai dengan segala peraturan dan standar yang berlaku. IMB atau Izin Mendirikan Bangunan adalah izin resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat yang berwenang, yang memberikan wewenang kepada pemilik bangunan untuk memulai pembangunan atau renovasi bangunan. Lalu siapa yang berhak mengeluarkan IMB?

Yang berhak mengeluarkan IMB pun juga tergantung pada regulasi dan peraturan yang berlaku di daerah masing-masing. Umumnya, di Indonesia, IMB merupakan produk hukum yang berisi persetujuan atau perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah (Pemkab/Pemkot). Surat ini wajib dimiliki jika warga negara Indonesia akan membangun, merobohkan, menambah, mengurangi, ataupun merenovasi bangunan. IMB berguna untuk menciptakan tata letak bangunan yang aman, serta untuk melancarkan kebutuhan transaksi jual beli rumah ke depannya. Jika tidak memiliki IMB, pemilik rumah bisa dikenakan denda sebesar 10% dari nilai bangunan, atau bahkan dibongkar oleh otoritas setempat. Layaknya produk hukum lainnya, terdapat beberapa syarat untuk pembuatan IMB yang perlu dipenuhi. Ini berlaku untuk rumah tinggal maupun non tinggal. Syarat IMB sendiri tidak terlalu rumit, hanya ada beberapa kelengkapan dokumentasi yang perlu dipenuhi. 

IMB juga akan dikeluarkan oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan (atau sebutan lainnya tergantung wilayahnya) yang merupakan bagian dari pemerintah daerah setempat, seperti kabupaten atau kota. Untuk mengeluarkan IMB, pihak Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan akan melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap rencana bangunan yang diajukan untuk memastikan bahwa rencana tersebut memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku di daerah tersebut. Selain itu, terkadang IMB juga dapat dikeluarkan oleh instansi lain, tergantung pada jenis bangunan dan lokasi bangunan tersebut. Misalnya, jika bangunan tersebut terletak di dekat jalan tol, maka izin juga harus dikeluarkan oleh pihak yang berwenang mengatur jalan tol.

IMB diperlukan sebagai bukti bahwa pembangunan atau renovasi bangunan tersebut telah memenuhi syarat dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, baik dari segi administratif, teknis, maupun lingkungan. IMB juga digunakan untuk menjaga keteraturan dan keselamatan bangunan serta lingkungan sekitarnya, dan menghindari pembangunan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Prosedur dan persyaratan untuk mengajukan izin IMB dapat bervariasi tergantung pada daerah dan jenis bangunan yang akan dibangun. Izin Mendirikan Bangunan jugalah wajib dimiliki oleh seluruh pemilik bangunan karena bukan hanya sebagai sarana pembayaran pajak berkala, namun IMB juga diperlukan untuk memberikan pengakuan dan perlindungan hukum untuk tanah dan bangunan properti. Dengan begitu pemilik juga dapat mengurus beragam usaha seperti untuk mengurus perizinan, contohnya izin tempat usaha, izin lokasi, dan lain sebagainya. Ditambah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah syarat mutlak sebagai salah satu syarat untuk melakukan proses jual beli maupun sewa menyewa bangunan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) jug adalah syarat penggantian status properti dari Hak Guna Bangunan ke Sertifikat Hak Milik, bila tidak memiliki izin ini, perubahan status Hak Guna Bangunan (HGB) menuju ke Sertifikat Hak Milik (SHM) tidak dapat dilakukan. Namun, IMB bukanlah kepemilikan atas hak tanah.

Baca Juga : Tata cara jual beli tanah kavling yang sah di mata hukum